Bancakan Air Korban Bencana, 20 Pejabat PUPR Diciduk KPK


Jakarta, Tak ada kapoknya para pejabat melakukam korupsi uang korban bencana, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan koruptif pejabat Kementerian PUPR ini. Karena, proyek yang menjadi bancakan kali ini adalah penyediaan air untuk korban bencana alam sejumlah daerah, busyet.

"Proyek penyediaan air minum ini, sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga jadi perhatian dan prioritas kita semua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, kemaren Jumat 28 Desember 2018.

"Sebab diharap dengan adanya proyek penyediaan air minum tersebut, maka pelayanan terhadap masyarakat dan khususnya untuk kebutuhan yang sangat dasar itu bisa terpenuhi. Tapi kami menemukan bukti-bukti awal, tentunya sedang diklarifikasi saat ini. Adanya sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek penyediaan air minum," sambung Febri.


Seperti diketahui bahwa 20 orang telah diamankan dalam OTT KPK malam ini. Mulai dari pejabat di Kementerian PUPR, maupun pihak swasta yang diduga menyuap.

"Diduga transaksi suap terkait dengan sejumlah proyek penyediaan air minum. Jadi ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah, dan kami duga  ada fee proyek yang kemudian diserahkan pada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif," kata Febri.

Hingga saat ini, dana sebesar Rp 500 juta, dan SGD 25 ribu serta uang dalam kardus yang disita tim KPK menjadi barang bukti.

"Tim masih bekerja pemeriksaan secara intensif, masih perlu kami lakukan terhadap 20 orang tersebut. Sehingga nanti hasilnya sesuai KUHAP baru akan disampaikan di konferensi pers maksimal 24 jam setelah peristiwa OTT ini," imbuhnya. Roch-sumberViva

0 Response to "Bancakan Air Korban Bencana, 20 Pejabat PUPR Diciduk KPK"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel